Bahasa suatu bangsa merupakan jiwa bangsa itu sendiri dan jiwa mereka adalah bahasa mereka. Bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan sosial manusia. Sebagai arena pertarungan politik, bahasa merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan kelompok manusia yang saling tarik menarik, saling mendominasi, hegemoni atau hegemoni tandingan, menguasai atau melawan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain.

Bahasa sangat efektif untuk memengaruhi masyarakat. Karenanya, bahasa sering digunakan sebagai alat politik.  Tidak salah bila setiap terjadi pergantian elite penguasa selalu mengandung implikasi pergantian bahasa komunikasi politik (Artha, 2002)[1]. Dengannya, dalam hal ini ada sistem politik yang terbuka dan menyesuaikan dengan lingkungan, artinya ia saling memengaruhi dengan lingkungannya (Hoogerwerf, 1979)[2].

Berbicara tentang bahasa dan politik dapat membentuk dua frase, yaitu politik bahasa dan bahasa politik. Kajian politik bahasa dapat ditinjau dari aktivitas bahasa dan aktivitas politik. Aktivitas bahasa melalui politik bahasa nasional jelas melibatkan hukum. Hukum yang dimaksud adalah legitimasi kedudukan bahasa yang tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan dua produk ini saja, melainkan juga diikuti oleh puluhan undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia.

Untuk meraih kekuasaan, bahasa dan politik menggunakan ideologi kekerasan dan persuasif. Ideologi kekerasan dalam bahasa tampak pada aturan-aturan yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah bahasa yang penggunannya diatur oleh hukum. Ideologi persuasif dalam bahasa tampak pada anjuran berbahasa yang baik dan benar. Ideologi kekerasan dalam kegiatan politik tampak pada upaya saling jegal, saling serang, ultimatum, hingga perang. Ideologi persuasif kegiatan politik tampak pada upaya negoisasi/perundingan/pernyataan politis.

Pengejawantahan bahasa politik tampak dari jatuhnya pilihan pada persuasif. Pilihan ini tentu erat kaitannya dengan sisi politis. Penggunaan pilihan persuasif karena politik bersinggungan dengan kepentingan meraih kekuasaan dengan cara bujukan halus. Bahasa-bahasa politik dapat diwujudkan melalu retorika, implikatur yang mengungkapkan pendapat secara wajar dan masuk akal padahal menipu, hingga bahasa-bahasa muslihat. Hal ini dikarenakan politik selalu terkait dengan kekuasaan. Ditegaskan oleh Hoogerwert (1979)[3] bahwa politik tanpa penggunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda. Penggalangan kekuasaan dan penegakkan terhadap keyakinan-keyakinan politik bisa dilakukan lewat beberapa cara; yang pertama mencari kekuasaan lewat kekerasan, dan kedua dengan membujuk orang untuk patuh secara sukarela. Dari hal tersebut, untuk mampu memberikan ideologi yang diinginkan, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, implikatur bisa digunakan untuk membuat orang secara tidak sadar menerima begitu saja pendapat-pendapat yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan lagi. Kedua, bahasa bisa digunakan tidak hanya untuk memengaruhi tapi bahkan untuk mengendalikan pikiran orang. Apter (1987)[4] menegaskan ideologi terbentuk tidak serta merta melainkan ada proses politik di dalamnya, yakni adanya bayangan ganda, ingatan selektif, ambang relatif, realisme pendorong, fantasi politik, dan realisme praktis.

Politik juga erat kaitannya dengan gaya bahasa dan bahasa retorika, yakni seni kuno yang mengajarkan tentang bagaimana berbicara secara elegan dan persuasif. Hal tersebut dapat diimplemen-tasikan dalam tiga aspek, yaitu gaya bahasa, pertanyaan dalam tiga bagian, dan penggunaan pronomina secara retoris.